Perpres 70 tahun 2012 vs Permen No 19 tahun 2012

Apakah Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 bertentangan dengan Perpres 70 Tahun 2012?

Berawal dari rasa penasaran mengenai undang-undang mengenai jasa outsorcing, maka saya mengunjungi dinas tenaga kerja dan transmigrasi kota serang. Hari Selasa, jam 11.00 WIB, kami di terima oleh Sekretaris Kepala Dinas. Kami melakukan diskusi mengenai persyaratan untuk melakukan lelang jasa cleaning service. Sampailah diskusi menukik pada permenakertrans no 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Rasa penasaran membuncah ketika pada pasal 1 dan pasal 24 ada klausul mengenai syarat bagi penyedia jasa atau sering dikenal dengan outsorcing. Dalam pasal tersebut persyaratan bagi penyedia jasa tenaga kerja harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang dibentuk berdasarkan undang-undang.

Langsung seketika pikiran saya menerawang ke Perpres 70 tahun 2012, terutama pada Pasal 100 ayat 3 perpres 70 tahun 2012 berbunyi :

“Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil”. Pasal 1 ayat 34

“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah”

Terhadap keluarnya Permenakertrans tersebut ada semacam rasa ingin tahu. Sebab paket yang akan kami lelang adalah paket dengan pagu di bawah 1 milyar, dimana menurut ketentuan Perpres haruslah diusahakan untuk usaha mikro, kecil dan menengah. Secara formal, pendirian PT harus berdasarkan UU No. 40 tahun 2007,  dimana  dalam pasal 32 dan 33 tertulis “Modal dasar minimal Rp. 50 juta dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar.

Menurut Perpres 70 tahun 2012 sebagaimana dalam pasal 100 disebutkan PA/KPA wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.  Ketentuan dalam pemilihan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil, harus mengacu pada besaran pagu anggaran. Sebagaimana pasal 100 ayat 3 Perpres 70 tahun 2012. Banyak K/L/D/I dalam penganggaran memenuhi Perpres tersebut, dalam pelaksanaannya di lapangan banyak K/L/D/I yang sudah melelang pengadaan jasa cleaning service sesuai dengan pagu anggaran. Hanya pertanyaannya kemudian adalah dengan berlakunya Permenakertrans nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.

Pasal 1 ayat 2 : “Perusahaan penerima pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan”.

ayat 3. Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.

Pasal 24, Perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan  berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Di sini PokjaULP/Panitia Pengadaan mesti hati-hati dalam menentukan syarat kualifikasi, terutama jika ingin melelang jasa cleaning service. Jangan sampai dengan pagu di bawah 2.5 Milyar lalu menentukan syarat badan usaha dengan bentuk usaha kecil/mikro, karena tidak sesuai dengan Permenakertrans. Terima kasih.

Demikian, mohon masukan dari teman-teman ahli pengadaan terkait hal ini?